PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP CYBERCRIME DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
Abstract
The development of the era in the era of information technology followed by the development of modus operandi performed by cybercrime and can be held accountable for information in the form of electronic evidence that was found. It is therefore necessary that clear and decisive regulation governing electronic transactions in the law of evidence in court. Based on the special characteristics contained in the internet transaction space where the regulation and enforcement of the law can not use traditional ways. Any law outside the Criminal Code or the Criminal Code provides explicitly the qualification of its offense.
References
Krisnawati, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka cipta.2008
Abdul Wahid ,SH.,MH, Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (cybercrime),
Bandung : Refika Aditama.2006
Adi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
Wirjono Prodjodikoro, dalam Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika. 2005
Petrus Reinhard Golose, Penegakan Hukum Cybercrime dalam Sistem Hukum Indonesia dalam Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber crime di Indonesia, FHUI Jakarta: 12 April 2007
Undang-undang RI Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
