Peningkatan Literasi Digital Untuk Efektivitas Pelayanan Publik Desa

Authors

  • Hery Sunandar Universitas Budi Darma
  • murdani Universitas Budi Darma

Keywords:

Literasi digital,Pelayanan publik desa, Capacity building,Transformasi digital pemerintahan,Keamanan dan etika digital

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong transformasi pelayanan publik hingga tingkat pemerintahan desa. Namun, keterbatasan literasi digital aparatur dan masyarakat sering menghambat penerapan layanan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan literasi digital aparatur Desa Naga Timbul untuk mendukung efektivitas pelayanan publik desa. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan capacity building melalui (1) pelatihan literasi digital dasar dan lanjutan, (2) pendampingan penggunaan aplikasi administrasi dan sistem informasi desa, (3) edukasi keamanan serta etika digital, dan (4) evaluasi efektivitas layanan berbasis indikator kinerja. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test kompetensi, observasi proses layanan, serta pengukuran persepsi kepuasan aparatur dan masyarakat terhadap kualitas layanan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur dalam pemanfaatan aplikasi administrasi digital, perbaikan kemampuan pengelolaan data dan dokumentasi layanan, serta meningkatnya kesadaran keamanan dan etika digital. Implementasi praktik layanan berbasis digital juga mempercepat proses administrasi dan meningkatkan keterlacakan dokumen pelayanan. Dengan demikian, program ini berkontribusi dalam memperkuat kapasitas digital aparatur desa dan mendorong pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif. Rekomendasi ke depan meliputi penguatan infrastruktur TIK, standardisasi prosedur layanan digital, serta pendampingan berkelanjutan untuk memastikan adopsi teknologi berjalan konsisten.

References

(OECD), O. for E. C. and D. (2020). The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en

Bélanger, F., & Carter, L. (2009). The impact of the digital divide on e-government use. Communications of the ACM, 52(4), 132–135.

Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society. Blackwell.

Center, K. I. (2021). Status literasi digital di Indonesia 2021. Katadata Insight Center.

Duan, Y., & Dong, X. (2025). Does Digital Literacy Matter for E-Government Usage Behavior? An Empirical Analysis Based on Data from Rural Women in China. SAGE Open, 15(3), 1–20. https://doi.org/10.1177/21582440251376118

Eshet, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1), 93–106.

Ferrari, A. (2013). DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. In JRC Scientific and Policy Reports. European Commission.

Fountain, J. E. (2001). Building the Virtual State. Brookings Institution Press.

Gilster, P. (1997). Digital Literacy. Wiley.

Janowski, T. A. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. Government Information Quarterly, 32(3), 221–236.

Nations, U. (2020). E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action. United Nations.

Statistics, U. I. for. (2018). A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2. UNESCO.

Venkatesh, V. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425–478.

Wahyudi, U., Utha, A., Aslim, L. O., Ilmu, J., Negara, A., Tenggara, S., Kusambi, K., & Kusambi, K. (2024). Website Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Di Desa. 10(2), 177–185.

West, D. M. (2005). Digital Government: Technology and Public Sector Performance. Princeton University Press.

Downloads

Published

2026-02-03